Fenomena Kerajaan Sesat, Romo Benny Minta Kepala Daerah Proaktif Lindungi Masyarakat

Inisiatifnews – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo menilai, munculnya sejumlah perkumpulan aneh dan sesat seperti Kerajaan Agung Sejagat (KAS) dan Sunda Empire harus dicermati oleh kepala daerah.

Kepala daerah harus proaktif memberikan pendidikan kritis terhadap masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan bujuk rayu fenomena ajaran dan perkumpulan sesat yang menjanjikan harapan palsu.

“Pemerintahan daerah harus berkerja sama dengan menghentikan aktivitas merugikan rakyat,” kata Romo Benny kepada Inisiatifnews, Minggu (19/01/2020).

Romo Benny menegaskan, perkumpulan-perkumpulan sesat ini bukanlah bentuk kebebasan berekspresi. Apalagi sampai menimbulkan keresahan masyarakat, dan sebagian terbukti dalam proses pemeriksaan kepolisian merupakan tindak pidana penipuan.

“Kebebasan harus dibatasi, kalau meresahkan harus ditindak. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya,” ucapnya.

Romo Benny menambahkan, fenomena semacam ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Ternyata, kebanyakan jika diselidiki, perkumpulan sesat ini hanya kedok untuk melakukan penipuan seperti pengumpulan dana terhadap pengikutnya.

Ditambahkan Romo Benny, fenomena sosial ini adalah bagian dari ajaran utopis. Para pengikutnya berharap masa depan lebih makmur, cepat kaya tanpa bekerja keras. Selain itu, Romo Benny menyakini, fenomena muncul kerajaan di beberapa daerah menunjukkan kekuatan komodifikasi media sosial dibalut dengan mitos yang membuat publik mudah tertipu oleh janji palsu.

Disebutkannya, dalam situasi ekonomi yang sulit, beban hidup yang berat maka pelariannya mencari mimpi untuk mewujudkan kemakmuran semu. Budaya instan ini akan berbahaya bila kesadaran kritis masyarakat rendah. Dampaknya adalah kerugian sosial dan ekonomi bagi rakyat miskin yang jadi korban.

“Maka penting kesadaran kristis masyarakat agar tidak mudab terpesona janji tidak masuk akal dan menipu nalar sehat. Inilah peran penting pemerintah pusat dan daerah hadir,” pungkasnya. (FMM)