Menko Mahfud Pimpin Rakorsus, Bahas Omnibus Law Keamanan Laut

Inisiatifnews – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar rapat koordinator khusus terkait sektor kelautan.

Rakorsus membahas rencana pemerintah bikin omnibus law bidang keamanan laut.

Dalam rakorsus yang berlangsung tertutup di Kantor Kemenko Polhukam, hadir Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Sekretaris Utama Basarnas Dianta Bangun, perwakilan Kementerian Luar Negeri, perwakilan Kementerian Pertahanan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, perwakilan Kejaksaan Agung, perwakilan TNI, hingga perwakilan Polri.

Mahfud menerangkan, Presiden Jokowi mengintruksikan dirinya dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan segera menata aturan mengenai penanganan masalah laut.

Dalam instruksinya, Jokowi mencatat ada tujuh lembaga yang atura nya tumpang tindih dalam sektor kelautan.

“Sebenarnya, dilihat dari masing-masing, sudah bagus. Bakamla, Polair, Angakatan Laut, KKP, imigrasi, semuanya bagus. Tinggal dirapikan supaya tidak tumpang tindih. Kita diminta menyiapkan aturan-aturan yang ada, menjadi satu pintu penanganan masalah laut. Tentu tanpa mengurangi wewenang masing-masing lembaga dan institusi yang sudah ada,” terang Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (07/01/2020).

Mahfud menegaskan, penanganan masalah laut tidak boleh banyak pintu. Instansi yang diminta Presiden Jokowi memimpin sektor kelautan adalah Bakamla.

Mengenai isu tumpang tindihnya lembaga menyikapi masuknya kapal China ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara, Mahfud setuju pendapat eks KSAL Bernanrd Kent Sondakh. Eks KSAL menyatakan, TNI AL yang paling pas merespon persoalan di Natuna.

“TNI AL itu menurut UU bertugas melakukan pertahanan dan penegakan hukum di laut. Tapi ternyata Bakamla juga punya tugas seperti itu. Ada perbedaan di lapangan yang harus dipertemukan,” tandasnya. (FMM)