2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Ada yang Beri Nilai 3 dan Ada yang Beri 11 dari 100

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, memberikan nilai 3 untuk rapor 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia merasa, nilai itu cukup tinggi untuk pemerintahan yang sudah melakukan pelanggaran pada hari pertamanya.

“Ini nilai sudah penuh kasih sayang, karena untuk orang yang di hari pertamanya menjabat langsung menabrak konstitusi dengan memberikan jabatan di kabinet kepada Buna tercinta, yang secara Undang-Undang TNI itu terlanggar harusnya nilainya nol,” kata Feri dalam acara Terus Terang Mahfud MD Goes to Campus dan ditayangkan dalam YouTube Mahfud MD Official, Senin (19/10/2026).

Namun, ia menekankan, mengingat perlu rasa kasih dalam menjalankan negara, nilai 3 dirasa layak diberikan walau pada dasarnya pemerintahan itu dianggap tidak lulus. Feri menyebut, nilai ini sama seperti yang nilai diberikannya dalam survei Celios.

“Dengan alat ukur kepatuhan kepada konstitusi, kepada UU, dan berdampak kepada publik. Tidak ada satu pun dari 3 alat ukur itu yang dipenuhi Presiden Prabowo,” ujar Feri.

Senada, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Susi Dwi Harijanti, memberikan nilai 3 untuk 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di kelas, ia menyebut, nilai itu menandakan yang dinilai tidak memenuhi tujuan pembelajaran.

Yang mana, lanjut Susi, dalam konteks ini tujuan pembelajaran atau biasa disebut learning outcome itu ditentukan oleh rakyat. Antara lain dari bidang hukum, lalu bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang anggarannya benar-benar dikalahkan.

“Karena saya orang pendidikan, maka learning outcome-nya itu menjadi sangat jelek. Karena apa? Karena anggaran-anggaran pendidikan itu dipakai untuk yang bukan pendidikan, itu alasan saya kenapa saya kasih nilai tiga. Jadi, learning outcome-nya itu tidak tercapai,” kata Susi.

Aktivis sosial, Virdian Aurelio, justru memberikan nilai 11, tapi dari penilaian total 100 atau 11 per 100. Setidaknya, terdapat tiga alasan yang membuatnya harus memberikan nilai 11 per 100 dari 2 tahun berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, ia meyakini, pemerintahan tidak perlu dipuji sampai dia tuntas. Kedua, Virdian mengingatkan, situasi hari ini Indonesia bukan saja tidak punya semacam learning outcome, tapi 11 per 100 memiliki makna pemerintahan benar-benar buruk.

“Ketika Prabowo menang ya, saya pikir Prabowo bakal jelek tapi segini, saya tidak menyangka ternyata di luar ekspektasi, segini teman-teman. Jadi, 11 per 100 itu kayak menyimbolkan ini memang di luar batas ekspektasi, tapi batas bawah. Ketiga, angka 11 dari 100 itu sudah angka yang alhamdulillah baik. Tadi saya ingin kasih angka 11 dari 19 juta, 19 juta lapangan pekerjaan maksudnya, tapi belum jadi-jadi,” ujar Virdian.

Berbeda, analis komunikasi politik, Henri Satrio, memberikan angka 6,9 dari 10 atas 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan, dalam memberi nilai 6,9 itu memang tidak mudah dan penuh pertimbangan, salah satunya karena rasa kasih sayang.

Henri berseloroh, angka itu sebenarnya bisa diberikan karena kebetulan skor ditanya dalam acara yang digelar pada hari Jumat, yang merupakan hari baik bagi sebagian orang. Meski begitu, ia merasa, nilai bisa lebih rendah jika ditanya di hari lain.

“Di antara hal-hal yang perlu dikritisi, banyak juga hal baik yang harus disyukuri. Walaupun susah juga mencari yang disyukuri ya, tapi ya sudah lah kan Jumat Berkah,” kata Henri. (WS05)