Aktivis 98: Penguasa Terlalu Meremehkan Rakyat, Kampus Pun Dilakukan Depolitisasi

Aktivis 98 dan Wakil Rektor UGM, Arie Sujito melihat, demokrasi hari ini mengalami kebangkrutan dan salah satu sumber penyebabnya defisit reformasi. Praktik reformasi alami pengurangan luar biasa, kita cenderung membuat pemakluman atas realitas itu.

“Penguasa ini terlalu underestimate ke rakyat, praktik ini yang saya ingin tekankan buat kita semua bahwa kampus pun sekarang dilakukan depolitisasi, praktik-praktik ini terlihat dari cara kampus diperlakukan,” kata Arie dalam Terus Terang Mahfud MD Goes to Campus dan ditayangkan dalam YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/05/2026).

Antara lain, Arie menyebut, dilakukan dengan pengurangan budget ke kampus-kampus, kampus negeri dan swasta dipaksa untuk bertarung berebut mahasiswa, dan seterusnya. Karenanya, ia mengusulkan, perlu dilakukan semacam repolitisasi terhadap demokrasi.

“Hukum itu penting sebagai salah satu pilar untuk mengawal reformasi dan demokrasi. Tapi, yurisdiksi dan terlalu dominannya hukum dalam membaca politik dan hukum tadi diibaratkan sekadar dijadikan justifikasi, maka keadilan tidak datang. Politik kita terlalu disimplifikasi dengan cara-cara teknokrasi. Saya tadi sempat menyampaikan ke Pak Mahfud apa yang rusak dari politik kita, kehilangan ideologi,” ujar Arie.

Arie menilai, krisis ini terjadi sistematis dalam dunia politik, tapi begitu mudah dimaklumi. Mulai dari dinasti politik, oligarki, kartel, dan lain-lain dimaklumi sebagai peristiwa biasa dan mengerucut ke krisis ekonomi bertemu krisis politik.

Bagi Arie, semua itu seharusnya sudah dilihat sebagai penanda bagi kita semua agar menerjemahkan ulang tentang reformasi. Ia mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka kebanggrutan demokrasi ini akan dianggap sesuatu yang biasa.

“Menurut saya, kita harus juga ingatkan kembali ruang masyarakat sipil sebenarnya kesempatannya makin terbuka jika kita memanfaatkan teknologi, informasi, dan ruang kebebasan ini harus diisi dengan memastikan ada roadmap yang jelas untuk memastikan reformasi bisa berjalan. Tanpa itu, tidak akan pernah dan kita harus evolusi. Kita tidak boleh sekadar berhenti logika kata-kata yang sekadar mengalirkan. Faktanya, terjadi penindasan dan praktik, penindasan itu terjadi di bawah,” kata Arie.

Arie mengusulkan, kampus-kampus merumuskan repolitisasi demokrasi, mengembalikan demokrasi pada ranah politik. Politik adalah keterampilan orang untuk mempengaruhi dan mengontrol kekuasaan. Terlebih, hari ini tidak ada lagi oposisi, semua bungkam.

Bahkan, ada adagium no viral no justice, yang sekalipun pahit tapi seharusnya bisa dijemput oleh masyarakat sipil. Sebab, jika tidak ada kontrol publik, apalagi turut ditambah dengan tidak adanya oposisi, maka demokrasi makin mengalami kebangkrutan.

Ia mengaku masih memiliki keyakinan terhadap anak-anak muda yang kemarin sempat underestimate terhadap negara usai Pemilu 2024 yang dianggap generasi gemoy dan generasi strawberry. Tapi, Arie meyakini, anak-anak muda masih miliki kecerdasan.

Sebab, ketika peristiwa 2025 ketika ketegangan politik terjadi mereka mampu tampil dan berperan. Karenanya, ia menegaskan, ketika ada anak-anak muda yang tampil, jangan malah dihakimi, tapi dorong agar inisiatif-inisiatif ini terus berkembang.

“Selain kita perlu melakukan repolitisasi demokrasi, kita perlu memperkuat kembali oposisi karena dengan oposisi itu demokrasi akan sehat. Saya rasa juga kalau kita 28 tahun Reformasi ini bukan meromantisasi, tapi menilai ulang mengenai capaian-capaian yang sudah ada dan kecenderungan bangkrut dan merosot itu karena apa? Apa ini tidak bisa diselamatkan? Bisa. Salah satunya memanfaatkan momentum melakukan konsolidasi yang lebih konkret untuk melakukan perubahan dan perbaikan,” ujar Arie. (WS05)