Mahfud MD Dorong Menkeu Purbaya Bersihkan Pajak dan Bea Cukai

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengapresiasi langkah-langkah baru yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Salah satunya, karena Purbaya mengaku akan menangani sendiri masalah-masalah di Pajak dan Bea Cukai.

“Karena di situ memang sumber korupsi, ada empat area korupsi terbesar kan yang selalu disebut oleh masyarakat. Satu pajak, dua bea cukai, tiga pertambangan, empat perkebunan, dua di tangannya dan dia sudah menyatakan itu karena di sana mafianya itu luar biasa,” kata Mahfud kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (07/10/2025).

Mahfud sendiri pernah mengungkap transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Diawali penelusuran terhadap LHKPN Rafael Alun, pegawai eselon tiga Kemenkeu, yang ternyata sudah dilaporkan sejak 2012 oleh PPATK dalam dugaan TPPU tapi tak kunjung diproses.

Dari pengembangan itu, Mahfud yang saat itu merupakan Ketua Komite Nasional Satgas TPPU mendapati 300 surat senilai Rp 349 triliun dari PPATK terkait itu. Sayangnya, setelah ramai, usulan Mahfud untuk membuat Pansus ditolak DPR.

DPR merekomendasikan Mahfud sebagai Ketua Komite untuk membentuk Satgas TPPU. Dia memasukkan sejumlah ahli dan tokoh independen seperti ekonom (alm) Faisal Basri dan eks kepala PPATK, Muhammad Yusuf. Salah satu surat dari PPATK yang ditangani Satgas adalah kasus impor emas dengan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun.

Mahfud mengingatkan, itu baru dari satu kasus importasi emas dari 300 surat PPATK. Menurut Mahfud, ini melibatkan pejabat-pejabat struktural di Kemenkeu.

“Nah, mudah-mudahan Pak Purbaya bisa menangani ini, dan kebetulan Pak Prabowo juga sudah menyediakan Dirjen baru untuk Bea Cukai, sehingga dia tidak terkontaminasi, harus tahu ini, pola ini berlaku di mana-mana. Yang pemeriksaan Rp 349 triliun itu sekarang sudah 17 orang masuk penjara, masih ada yang dalam proses,” ujar Mahfud.

Mahfud mengingatkan, untuk membersihkan Pajak dan Bea Cukai mungkin Purbaya akan menghadapi orang-orang yang dulu pernah pula menekannya saat menangani kasus ini. Ada yang menekan secara terang-terangan, ada yang ingin menyuap, ada pula yang mengancam.

Bahkan, Mahfud ribut dengan DPR yang menyebutnya sebagai Menteri Provokator. Namun, saat itu Mahfud mampu membuktikan dan membuat DPR tidak berkutik. Mahfud berharap, Purbaya bisa lebih menuntaskan itu karena kemampuannya mendobrak kanan dan kiri seperti yang ia tunjukkan di awal-awal menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Saya berharap gaya ceplas-ceplos dan spontan Pak Purbaya nampaknya bisa membantu. Kita tidak menyalahkan Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani itu bagus, paling tidak 10 tahun di era Pak Jokowi prestasinya bagus dan dikagumi jadi Menteri Keuangan terbaik di dunia. Saya akui itu betul, tapi kita perlu suasana baru,” kata Mahfud.

Sebab, ia menambahkan, dalam kasus-kasus yang ditangani saat Menkopolhukam, dirinya sudah memberi saran untuk nama-nama pejabat yang mungkin terlibat kasus-kasus tertentu. Tapi, Menkeu saat itu merasa sudah menanganani secara internal.

“Sekarang terserah Pak Purbaya, saya kira data-data tentang itu banyak dan sudah ada di berbagai media disebutkan, sehingga mungkin memang harus melakukan seperti yang dilakukan Pak Prabowo, harus ada reposisi-reposisi, caturnya harus dimainkan,” ujar Mahfud. (WS05)