Komisi VIII DPR Ingatkan Jemaah Umrah Waspada Situasi Timteng

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi.

Ia meminta jemaah mengikuti informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Saudi sebelum mengambil keputusan terkait keberangkatan.

“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” ujar Husni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dia menjelaskan, perjalanan umrah dari Indonesia umumnya menggunakan dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah.

Karena itu, perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut perlu terus dipantau.

Sebagai informasi, imbauan Husni muncul di tengah laporan serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Husni meminta pemerintah Indonesia terus memantau situasi dan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.

“Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” katanya.

Menurut Husni, meskipun Makkah dan Madinah dinilai relatif jauh dari pusat ketegangan di Riyadh, potensi meluasnya konflik tetap perlu diantisipasi. Aspek keamanan, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama bagi calon jemaah yang akan berangkat.

“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” pesannya.

Husni menegaskan, Komisi VIII DPR RI masih menunggu perkembangan dan pengumuman dari instansi berwenang, terutama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah, serta pemerintah Arab Saudi.

Informasi resmi tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tengah perkembangan situasi keamanan regional. RLS