Aktivis perempuan dari MBG Watch, Annette Mau, mengkritisi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di atas kertas selalu bicara tentang perempuan. Bicara soal mengatasi stunting, pemberdayaan perempuan, pemenuhan gizi yang jadi tugas utama perempuan.
“Kalau kita melihat kemudian di lapangan, justru program ini menjadi program yang sangat menghinakan perempuan. Karena, ketika program ini berjalan, program ini tidak mendengarkan, tidak mengikutsertakan, tidak mempertimbangkan pengalaman-pengalaman perempuan dalam pengasuhan dan perawatan keluarga,” kata Annette kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Poker di YouTube Terus Terang Media, Rabu (30/09/2026).
Maka itu, Annette menekankan, sangat tidak tepat MBG dikatakan sebagai program yang membela perempuan. Apalagi, setelah berjalan hampir 2 tahun sudah terjadi ratusan kasus keracunan, lebih dari 50.000 korban, dan malah berdampak ke kenaikan harga.
“Kita juga tahu yang menunggui anak-anak di rumah sakit berhari-hari itu perempuan. Jadi, lagi-lagi program ini sebenarnya gagal kalau memenuhi yang namanya bagaimana negara seharusnya sayang sama perempuan, membela perempuan, tidak terjadi, tidak terlaksana di lapangan. Justru, sebaliknya, pengetahuan perempuan dipatahkan dalam pemenuhan gizi, alokasi ketika memberi makan, soal gizi, nutrisi, soal kebersihan, soal pewarisan nilai-nilai budaya pangan lokal ketika kita makan bersama keluarga,” ujar Annette.
Ia mengingatkan, setiap suku tentu memiliki makanan yang diajarkan kepada anak dan itu tidak terjadi sama sekali dalam MBG. Parahnya, Annette melihat, program MBG ini selalu menggunakan argumentasi ‘rakyat lapar’ untuk dijejalkan kepada masyarakat.
Padahal, ia menilai, argumentasi itu sudah dipolitisasi oleh pemerintah dan menjadi semacam media bagi mereka untuk mendengungkan klaim-klaim sudah mendengarkan dan membantu rakyat. Annette mempertanyakan, apa yang sebenarnya membuat rakyat lapar.
“Pertanyaannya, ini rakyat lapar karena siapa ya? Kita harus kembali ke root cause-nya, rakyat lapar itu karena apa? Rakyat lapar karena pangan mahal, rakyat lapar karena akses pangan buruk. Jadi, walaupun rakyatnya punya uang, barangnya tak ada. Kita lihat terutama di daerah-daerah 3T, bagaimana suplai pangan itu masih sangat bergantung dari Jawa, mungkin Surabaya atau Bali, pangan yang diseragamkan karena lagi-lagi ini pendiktean negara bahwa kita semua harus makan beras,” kata Annette.
Di sisi lain, ia menyampaikan, banyak sekali pegiat-pegiat pangan lokal yang sudah sejak lama mengedukasi rakyat bahwa sumber karbohidrat, misalnya bukan hanya beras. Ada jagung, talas, umbi-umbian, sagu, dan biji-bijian sebagai sumber karbohidrat.
Namun, lanjut Annette, terus berlangsung semacam pendoktrinan bahwa kalau makan beras berarti kita beradab, berarti level ekonomi lebih baik melalui program MBG. Apalagi, dibuat kondisi rakyat tidak memiliki cukup uang untuk membeli pangan.
“Berarti masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang kalau poin-poin ini diperbaiki, harusnya tidak ada lagi rakyat lapar. Kemudian, rakyat lapar ini menjadi sesuatu konteks yang dipelihara, bahwa rakyat lapar kemudian menjawabnya adalah memberi solusi instan, yang sebenarnya tidak membereskan masalah di bawah,” ujar Annette.
Bagi Annette, semua masalah itu ditambah tata kelola MBG yang luar biasa buruk. Karenanya, tidak mengherankan ketika MBG berjalan hampir 2 tahun, dampaknya malah sangat buruk dan tidak menggerakkan ekonomi rakyat seperti yang digembor-gemborkan.
Menurut Annette, rakyat hari ini tidak menjadi lebih berdaya karena MBG, tidak jadi memiliki akses yang lebih baik dari sebelumnya terhadap pangan. Bahkan, ia melihat, rakyat dibiarkan tidak memiliki pemahaman tentang gizi yang harus dimiliki anak.
“Karena, solusinya lagi-lagi militeristik dari top down, dan pendiktean sifatnya. Jadi, saya mau mengajak semua pendengar atau teman-teman di sini yang mungkin punya teman-teman yang mendukung atau yang pro terhadap program ini,” kata Annetee. (WS05)
