Tata Setu Babakan, Pemprov DKI Diminta Perhatikan PKL

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta penataan kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, tidak hanya berfokus pada pembenahan fisik, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima (PKL) dan warga yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan cagar budaya Betawi tersebut.

Diingatkan, konsep awal pengembangan Setu Babakan memang dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari kuliner, kerajinan batik, hingga usaha mikro. Karena itu, proses penataan harus tetap berpihak kepada warga.

“Jika mau dibuat zona-zona untuk PKL, kawasan Setu Babakan sebenarnya sangat luas sehingga bisa mengakomodasi lebih banyak pedagang. Yang penting warga sekitar tetap mendapatkan ruang untuk berusaha,” uja Politisi PDI Perjuangan.

Kata dia, sebagian PKL saat ini sedang menjalani proses relokasi karena sebelumnya berjualan di atas saluran air. Meski demikian, dia berharap lokasi relokasi tidak terlalu jauh agar para pedagang tetap bisa mempertahankan pelanggan dan penghasilannya.

“Kalau memang harus direlokasi, jangan terlalu jauh. Mereka sudah lama berusaha di sana dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Setu Babakan,” katanya.

Yuke juga mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan aset-aset yang belum dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sebab, masih banyak lahan milik pemerintah yang menganggur dan berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pengolahan sampah organik.

“Keberadaan lahan, sekecil apa pun, bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah dedaunan maupun sampah organik lainnya sehingga mengurangi beban pengangkutan ke tempat pembuangan akhir,” ujarnya.

Dia juga meminta pendataan aset lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperkuat agar pemanfaatannya lebih optimal. Dia menilai koordinasi antar-OPD, pemerintah kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan untuk mendukung penyediaan fasilitas pengolahan sampah di lingkungan warga.

Anggota DPRD DKI dari daerah pemilihan Jakarta Selatan tersebut juga menyoroti persoalan aset lintas dinas yang kerap menghambat pembangunan fasilitas publik. Dia berharap Pemprov mengkaji kemungkinan pemanfaatan sebagian lahan TPU Pondok Ranggon yang dinilai dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan sekolah.

“Kebutuhan ruang pendidikan sama pentingnya dengan penyediaan fasilitas umum lainnya. Kalau memang memungkinkan, tentu harus dicari jalan tengah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” imbaunya. RLS