Kejagung Simpan Pekerjaan Rumah Buktikan Tidak Ada Tebang Pilih di Kasus Korupsi MBG

Pakar hukum tata negara, Suparman Marzuki melihat, ada kekhawatiran di publik soal penanganan kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikhawatirkan ‘tebang pilih’ karena banyak tokoh-tokoh diduga terlibat.

“Kalau dalam kasus ini ada nama-nama besar, para politisi, para jenderal disebut, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, ini diharapkan jangan dianggap oleh Kejaksaan sebagai angin lalu. Ini rumors, ini spekulasi, ini hoaks, tidak bisa begitu aparat penegak hukum,” kata Suparman kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam program Kelas Malam di kanal YouTube Terus Terang Media, Jumat (19/06/2026).

Suparman memahami jika Kejagung atau apparat penegak hukum lain lebih memilih tidak banyak bicara, dan diam-diam bekerja tapi bisa terpercaya. Namun, ia menuturkan, di sisi lain itu membuat publik banyak berspekulasi soal nama-nama lain yang terlibat.

“Wajar saja kalau publik berspekulasi ada nama lain, bahkan mungkin ada institusi lain terlibat karena jumlahnya terlalu besar. Ada yang menerima Rp 1 miliar dalam satu hari, artinya kalau 30 hari Rp 30 miliar, ini uang besar, apa iya dikantongi 1-2 orang. Ini tugas Kejaksaan agar penegakan hukum kita tidak spekulatif sekaligus mencegah asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan kejaksaan tebang pilih,” ujar Suparman.

Maka itu, ia berpendapat, ada dampak positif nama-nama yang disebut Sony Sonjaya, salah satu petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini menjadi tersangka, beredar. Secara sosial, Suparman melihat, ini bisa jadi instrumen tekanan ke penegak hukum.

Apalagi, Suparman mengingatkan, belakangan berlaku semacam adagium ‘no viral no justice’ yang menandakan begitu buruknya penegakan hukum di Indonesia. Khususnya, menandakan betapa rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Ya negara ini kalau tingkat kepercayaan pada aparat penegak hukumnya tinggi, kita merem saja percaya 100 persen kepada aparat penegak hukum akan bekerja profesional. Tapi, karena kita ditunjukkan oleh pengalaman panjang penegakan hukum yang tebang pilih, nah rakyat akhirnya selalu was-was, curiga, ah jangan-jangan, ah jangan-jangan ini bagian dari strategi menutupi pelaku yang lebih besar,” kata Suparman.

Ia menyarankan, pemerintah harus mulai berpikir jernih, berpikir bijak, terutama atas kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Apalagi, Suparman menekankan, sekarang banyak analis menyatakan terpuruknya rupiah karena beban APBN yang terlalu besar.

Terutama, lanjut Suparman, dalam membiayai proyek-proyek pemerintah dalam rangka memenuhi janji-janji kampanye. Karenanya, ia menyampaikan, masyarakat luas tidak boleh diam dan harus selalu bersikap kritis karena Indonesia harus diselamatkan.

“Karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah waktunya ini momennya untuk menghentikan MBG, tidak usah malu-malu, Bapak Presiden tidak akan kehilangan muka menghentikan ini. Justru, saya menduga Presiden Prabowo akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat jika proyek MBG ini yang terbukti menimbulkan malapetaka hukum, menimbulkan kisruh di tengah masyarakat untuk dihentikan. Kalaupun berlanjut evaluasi secara menyeluruh,” ujar Suparman.

Suparman menambahkan, tata Kelola MBG harus bisa disiapkan dengan baik menggunakan prinsip manajemen bernegara yang sehat, sehingga dilaksanakan secara profesional. Meski begitu, Suparman sendiri lebih menyarankan agar program MBG dihentikan saja.

Pun Koperasi Desa Merah Putih. Ia melihat, setiap kali dirinya menjelakahi desa-desa, naik-turun gunung, sering ditemukan KDMP yang dibangun di tengah hutan. Jika ini terus dibiarkan, ia mempertanyakan, siapa anggotanya dan siapa pembelinya.

“Dugaan saya, ini dugaan Bapak Presiden, dugaan saya Koperasi Desa Merah Putih ini setali tiga uang dengan MBG, yaitu tidak dipersiapkan, direncanakan dengan baik,” kata Suparman. (WS05)