Penuh Konflik Kepentingan, Data BGN yang Tertutup Buat Komitmen Perbaikan Dipertanyakan

Peneliti ICW, Seira Tamara, mempertanyakan sikap Badan Gizi Nasional (BGN) yang masih tertutup soal data-data terkait Makan Bergizi Gratis (MBG). Terutama, soal mitra-mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menopang program tersebut.

Ia menyebut, secara kuantitas mungkin masih bisa diketahui data-data tertentu, tapi hanya didapatkan gelondongan dan sekadar berdasarkan pemberitaan di media massa. Padahal, Seira menilai, keterbukaan data itu sangat penitng sebagai pengawasan.

“Misalkan, SPPG tersebar di wilayah mana saja, dia kemudian ada di bawah naungan yayasan mana saja, kemudian SPPG tersebut misalkan menyalurkan ke berapa sekolah, sekolah yang mana saja, itu tidak tersedia,” kata Seira kepada terusterang.id dan juga ditayangkan dalam program Pojok Keramat di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (18/06/2026).

Ia menekankan, tidak mungkin BGN tidak memiliki data-data itu karena mereka yang berperan dalam seleksi dan verifikasi mitra-mitra MBG. Padahal, Seira menekankan, data-data seperti terkait yayasan sebenarnya pernah dipublikasi BGN, tapi dihapus.

Itupun, lanjut Seira, data yang sempat dipublikasi belum mencakup keseluruhan dan belum mencakup keterangan yayasan-yayasan itu menaungi SPPG mana saja. Bahkan, ia menyampaikan, sejak akhir tahun lalu soal data-data itu sudah tidak ada di BGN.

“Bagaimana publik mau bisa mengawasi kalau list-nya saja, datanya saja kita tidak punya, dan seharusnya secara logika juga buat apa BGN punya data-data segitu banyak, tapi tidak dipublikasikan juga gitu, hanya disimpan sendiri,” ujar Seira.

Selain itu, ia menerangkan, pada akhir Desember 2025 mereka melakukan riset yang menyoroti soal patronase dalam pelaksanaan MBG. Karenanya, Seira berpendapat, MBG sampai saat ini masih tidak bisa dilihat sebagai program, melainkan proyek semata.

“Pada akhirnya kita tidak melihat lagi MBG ini sebagai sebuah program, tapi memang hanya sebuah proyek, proyek untuk bagi-bagi kue yang bukan hanya dibagikan untuk orang terdekat pemerintah saja, presiden saja, tapi ke banyak sektor, banyak lini,” kata Seira.

Temuan ICW, ia menjelaskan, mereka melakukan sampling terhadap yayasan yang lalu mengerucut ke 102 yayasan dan datanya dibeli aktenya di platform milik Ditjen AHU. Ternyata, setidaknya 28 Yayasan itu terafiliasi ke individi dari partai politik.

“Partai Gerindra juga, partainya presiden juga, salah satu partai dengan afiliasi terbanyak terhadap mitra pelaksana MBG dan ini konflik kepentingan di situ sudah pasti ada, dan partai-partai lain juga ada. Di situ kami juga melihat sebarannya yayasan, bahkan punya afiliasi ke orang yang merupakan bagian dari internal BGN,” ujar Seira.

Ia menambahkan, peranan itu ternyata yang dilakukan BGN yaitu sebagai regulator, pengawas, tapi juga esekutor sebagai yang memiliki dapur. Dengan kondisi itu tentu diragukan cara melakukan melakukan pengawasan ke dapur-dapur milik mereka sendiri.

Apalagi, Seira menyampaikan, jika dapur-dapur itu terafiliasi berbagai instansi-instansi lain baik di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Karenanya, ia merasa, MBG memang pada akhirnya lebih menjadi semacam proyek saja, bukan sebuah program.

“Artinya, memang ini hanya jadi bagi-bagi saja supaya semua orang bahagia dan pada akhirnya yang ikut menyokong program yang jadi salah satu pilar terbesar kebijakan Prabowo jadinya lebih banyak pihak dan ada di semuanya. Ada polisi, militer, partai politik, dan

“Ini terkonfirmasi karena Januari kemarin Bu Nanik bahkan bilang bahwa memang sudah melihat dan mengecek, oh ternyata ada yayasan yang punya politisi, ada yayasan yang punya anggota dewan. Jadi, ya sudah rasanya semua sudah sama-sama dapat. Jadi, dari situ kita bisa melihat ternyata konflik kepentingan yang merupakan pintu masuk dari korupsi itu tidak pernah jadi prioritas penanganan dari BGN,” kata Seira. (WS05)