Gema Bangsa Usul Parliamentary Threshold Diganti Skema Ambang Batas Fraksi

Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menyatakan, aturan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) semestinya sudah tidak berlaku. Gema Bangsa mengusulkan skema atau mekanisme penerapan ambang batas fraksi di Senayan.

“Formula ini lebih menjamin keterwakilan suara rakyat. Sehingga suara rakyat tak ada yang hilang seperti pada Pemiku 2024 lalu, ada 18 juta suara partai non parlemen yang tak terkonversi menjadi kursi,” kata Rofiq saat Konsolidasi DPW DKI Jakarta dan DPD Se-Jakarta di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

Terbaru, beberapa partai di Senayan ada yang mengusulkan PT 2 persen, tetap 4 persen, hingga 7 persen. Angka PT jadi perdebatan seiring Revisi Undang-Undang Pemilu. Baleg DPR memasukan RUU Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026.

Revisi aturan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk UU mengubah ketentuan ambang batas parlemen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.

Dijelaskan Rofiq, skema factional threshold atau ambang batas fraksi mampu menjaga keseimbangan antara representasi dan efektivitas kelembagaan.

“Semua suara dihitung. Parlemen juga efektif karena tak semua partai otomatis bikin fraksi. Malah saya tantang, berani nggak partai di Senayan menyepakafu ambang batas fraksi, misalnya bisa membentuk fraksi jika memenuhi 10 sampai 15 persen kursi,” kata Rofiq.

Dengan skema ini, tak akan banyak fraksi di DPR. Partai kecil juga masih memiliki peluang terepresentasi tanpa dibatasi dengan bikin fraksi gabungan.

Skema ini mirip yang pernah diterapkan DPR hasil Pemilu 1999 dan 2004. Di tingkat DPRD, pendekatan ambang batas fraksi juga masih berlaku.

“Hapus saja ambang batas parlemen. Pakai ambang batas fraksi yang lebih proporsional dan konstitusional. Suara pemilih tak hilang, fragmentasi politik di parlemen terkendali,” ungkapnya.

Dalam acara konsolidasi ini, hadir seluruh pengurus DPW, DPD, dan DPC se-DKI Jakarta. Hadir juga pengurus inti DPP Gema Bangsa.

Ketua DPW Charles Panji Dewanto menyatakan, pihaknya bakal segera merapikan struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan.

<span;>”Sebelum Rapimnas yang rencananya Agustus nanti, semua struktur hingga ke kecamatan sudah rapi dan terbentuk. Sekarang ini sudah berproses. Karena DPW Jakarta adalah jendela utama DPP, kami akan bergerak massif,” kata Panji.

Panji mengungkap, generasi Z mayoritas menempati jabatan di struktur DPW hingga DPC Gema Bangsa DKI. Anak-anak muda ini bukan hanya pajangan. Melainkan dilibatkan penuh dalam menjalankan roda organisasi.

“Dalam sosialisasi, kami memilih isu-isu yang menjadi konsen anak muda. Kami juga akan menggandeng kelompok kritis seperti mahasiswa, akademisi untuk mendiskusikan persoalan riil di DKI,” ungkapnya.

Waketum Partai Gema Bangsa Abdul Kholiq mengingatkan, DPW DKI adalah jendela DPP. Jika DKI baik, DPP baik. Dia berharap, pengurus dan kader DKI terus semangat dan meningkatkan kapasitas SDM.

“Loyalitas ada, integritas ada, lengkapi dengan kapasitas. Jadi lebih pintar, literasinya ditingkatkan. Merit sistem harus menjadi semangat dan sistem penggerak partai ini,” kata Abdul.

Waketum Gema Bangsa Joko Kanigoro mengingatkan, Gema Bangsa lahir di tengah kepercayaan publik terhadap parpol yang amblas. Parpol yang baru lahir ini, tak boleh membiarkan persepsi buruk publik itu dengan kerja-kerja prosedural.

“DKI 90 persen masyarakat urban, prural dan egaliter. Tak ada darah biru politik, tak seperti di Jabar, Jatim, dan Jateng. Gema Bangsa punya peluang besar di sini,” tuturnya.

Di tengah krisis kepercayaan atas parpol, dia yakin Gema Bangsa mudah melakukan penetrasi di Jakarta. Pertama, dimulai dengan masuk ke kampus dan masyarakat kritis.

Joko meminta, Gema Bangsa harus hadir dan mau diuji publik. Buktikan partai ini egalitarian dan desentralistik.

“Kampanyenya jangan usang. Jakarta masyarakat kritis. Mulai sekarang kader identifikasi kampus, kelompok profesional, aktivis. Buka ruang dan dialog publik dengan masyarakat urban. Cari tahu problem utama warga seperti lapangan pekerjaan dll,” pesannya. MB03