Anton Supit: Reformasi Hukum Tanpa Reformasi Orangnya Seperti Memberi Pistol ke Orang yang Main-Main

Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Anton J Supit mengatakan, publik sebenarnya tidak khawatir dengan kehadiran KUHP dan KUHAP yang baru. Tapi, apapun hukum yang dibuat saat pelaksananya tidak baik hukum itu pada akhirnya tidak baik.

Anton mengingatkan pesan Menteri Keuangan, Boediono, ketika menolak usulan untuk membuat tax amnesty beberapa tahun lalu. Ia menyampaikan, penolakan itu dilakukan Boediono karena kebijakan itu tidak akan baik jika tax administration tidak beres.

“Kalau kita reformasi hukum secara pasal demi pasal tapi orangnya tidak direformasi ya sama dengan tadi, kita memberikan pistol kepada orang yang main-main, ya sudah, seenaknya dia, dan selalu berdalil kalau tidak puas ya silakan banding, dan itu sering terjadi,” kata Anton dalam acara KUHP & KUHAP Baru bagi Korporasi, Ancaman atau Kepastian Hukum yang digelar Terus Terang Media dan juga ditayangkan dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Jumat (20/02/2026).

Bagi Anton, apa yang dikhawatirkan masyarakat sebenarnya adalah terjadinya ekses-ekses pemanfaatan kasus ketika pasal demi pasal bisa ditafsirkan lebih luas. Hal itu dikarenakan hanya aparat penegak hukum yang pada akhirnya bisa menafsirkan itu.

Apalagi, lanjut Anton, ketika kasus-kasus itu terkait koleganya yang biasanya punya spirit corps, yaitu aparat bersikap saling melindungi atau saling membela rekannya. Kondisi itu yang dikhawatirkan masyarakat mengingat sudah seringnya itu terjadi.

Ia menekankan, saat hanya polisi yang berhak memeriksa, cuma Kapolri atau Presiden yang bisa mengoreksi. Sebab, beda dari negara-negara seperti AS, di Indonesia bagi mereka yang suka main-main, semua ini tidak masalah karena ada ruang untuk main.

“Sebab, dicari-cari pasti ada kesalahan. Nah, ini yang kita tidak tahu bagaimana mengawasi agar jangan sampai ekses-ekses itu tidak terjadi, karena selalu kalau mengatakan proses pengadilan, kalau tidak setuju dengan keputusan silakan banding,” ujar Anton.

Maka itu, ia menyampaikan, yang paling fundamental bagi Inodnesia adalah penerapan hukum secara adil dan betul-betul dirasakan sama untuk semua orang. Apalagi, Anton merasa, ada satu kepentingan bangsa hari ini yang dirasakan semua yaitu kemiskinan.

“Kepentingan bangsa kita sekarang ini mengatasi kemiskinan. Saya tidak mau argue data pemerintah dengan yang real, apalagi data Bank Dunia, tapi faktanya kalau kita lihat secara kasat mata orang membutuhkan lapangan kerja itu begitu banyak, dan mereka itu hanya bisa diatasi dengan kalau investasi itu masuk. Apalagi, kalau memang kepastian hukum itu bisa dibeli, nah ini yang uncertainties,” kata Anton.

Maka itu, ia menilai, semua itu memang berpulang kepada pimpinan nasional karena dibutuhkan satu komitmen yang kuat menegakkan hukum. Sehingga, setiap hukum itu harus betul-betul dijalankan dengan secara konsisten dan tidak memandang bulu.

Anton mengutip pesan Sun Tzu soal hal-hal yang bisa menjaga agar rakyat tidak berontak yaitu makan, pakaian dan tempat tinggal, serta hukum. Karenanya, ia merasa, pendidikan politik begitu penting agar masyarakat memahami hak-hak mereka.

“Karena waktu saya ketemu beliau tahun lalu, Pak Mahfud sudah bercita-cita akan membuat satu forum-forum untuk pendidikan politik karena yang lemah di kita itu kita tidak tahu hak-hak kita, jadi kita menerima apa adanya. Oleh karena itu, kita harus berani mengatakan apa yang kita rasakan karena kalau tidak kita makin susah,” ujar Anton. (WS05)