Pemerintah Aceh resmi meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu melakukan penanganan pascabencana. Hal ini setelah bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa Tanah Rencong.
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Senin (15/12/2025).
Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Dasarnya, kedua lembaga ini berpengalaman dalam penanganan bencana tsunami pada 2004 lalu.
“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar MTA.
Selain itu, MTA menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga sudah terlibat dalam upaya-upaya pemulihan bencana Aceh dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh. Mereka mengikutsertakan setidaknya 1.960 relawannya
Mereka merupakan lembaga-lembaga atau NGO-NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Kehadiran mereka diharap dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan.
Yang mana, sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pemerintah Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh. Beberapa yang sudah masuk seperti Save The Children dan Islamic Relief.
Lalu, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya. Atas nama rakyat Aceh, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang mereka berikan.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” ujar Muhammad MTA. (Antara/WS05)
