Ekonom, Halim Alamsyah mengatakan, baik atau buruk kebijakan redenominasi rupiah tergantung aspek pendek atau aspek menengah panjang masalah yang ingin diselesaikan pemerintah. Ia mengingatkan, ekonomi kita sulit ke luar dari jebakan 5 persen.
Lalu, konsumsi kelas menengah kita yang jumlahnya 40 persen dari 280 juta penduduk melemah atau 110-120 juta orang masih hidup dari bantuan sosial. Artinya, Halim menekankan, di tengah kapasitas fiskal yang terus menciut masih ada masalah serius.
“Bagaimana mendorong kesempatan kerja yang berkualitas, tidak semata kesempatan kerja, ini harus yang berkualitas karena kita tahu kan kita memang bisa menciptakan kesempatan kerja, kita bisa menurunkan jumlah masyarakat miskin dan pengangguran, tapi penciptan kesempatan kerjanya itu yang tidak berkualitas,” kata Halim kepada terusterang.id dan ditayangkan dalam B.E.P di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (20/11/2025).
Artinya, Halim mengingatkan, semakin banyak orang yang mungkin tergantung kepada bantuan sosial, lalu tidak punya tunjangan untuk hari tua. Sehingga, kondisi ekonomi kita membawa masyarakat ke arah yang bisa dibilang kurang menguntungkan.
Ke depan, lanjut Halim, bisa jadi kurang produktif lagi ketika masyarakat terlalu banyak bergantung kepada bantuan sosial. Sebab, semakin banyak masyarakat yang bisa terlena dan kita tidak bisa mendorong mereka jadi masyarakat yang lebih produktif.
“Sementara, tantangan masa depan katanya dunianya sudah menjadi dunia digital dan menggunakan Artificial Intelligence, ya ini saya kira ini masalah yang kita harus segera selesaikan. Jadi, kalau dilihat dari kaca mata itu ya tidak perlu lah kita melakukan redenominasi karena tidak menyelesaikan masalah itu,” ujar Halim.
Tapi, ia melihat, untuk jangan penengah panjang ada permasalahan ketidakmampuan menarik uang dari luar untuk masuk, sulit membuat mereka percaya dengan kondisi domestik. Karenanya, kebijakan redenominasi ini masih perlu dipertimbangkan.
Memang, Halim menilai, kebijakan redenominasi diyakini bisa memberikan sedikit kepercayaan diri untuk melihat rupiah. Tapi, itu baru bisa terwujud jika mampu diimbangi dengan perbaikan dari kebijakan ekonomi, baik makor maupun sektoral.
“Kita harus betul-betul serius lah jadi intinya yang saya ingin sampaikan, jangka pendek kita punya pressing issues, masalah yang perlu segera kita selesaikan dengan segera secepat mungkin, karena ini kalau dibiarkan masalahnya akan muncul masalah yang lain dari sisi sosial maupun politik di jangka pendengah panjang,” kata Halim.
Pun jika dilihat dari cara kita meletakkan kebijakan-kebijakan ekonomi, baik makro maupun sektoral, yang bisa memperbaiki daya saing Indonesia. Menurut Halim, redenominasi memang bisa menjadi satu paket kebijakan, tapi tidak bisa berdiri sendiri.
Jadi, ia menambahkan, bila hari ini redenominasi dirasa sebagai satu kebutuhan mungkin memang bisa dilakukan dengan dukungan masyarakat. Halim menegaskan, itu semua tergantung aspek-aspek masalah mana yang ingin diselesaikan pemerintah.
“Kalau pemerintah ingin proyek program redenominasi dijalankan, tentu harus melihat beberapa persyaratan tadi. Pertama, kestabilan ekonominya sejauh ini apakah inflasi kita sudah terkendali belum, lalu sisi yang kedua kestabilan sosial politiknya. Nah, itu tadi ini ada masalah, di sini mungkin masyarakat kita juga, perlu dukungan dari masyarakat untuk bisa membuat program redenominasi ini berhasil,” ujar Halim. (WS05)
