Sebanyak 38 Persen Anak Sekolah Alami Anemia, MBG Diklaim Berisi Zat Besi

(ilustrasi) Presiden Prabowo sedang melihat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 05 Pagi Pulogadung, Jakarta, (03/07/2025)
(ilustrasi) Presiden Prabowo sedang melihat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 05 Pagi Pulogadung, Jakarta, (03/07/2025)

Pemerintah sedang mengakselerasi tiga program utama yang menyasar langsung kebutuhan dasar anak, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Revitalisasi Sekolah. Semua itu jadi wujud nyata Kehadiran negara dalam hidup anak-anak Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk mengatasi masalah gizi dan konsentrasi belajar. Sebab, data Kementerian Kesehatan menunjukkan 3 dari 5 anak sekolah tidak sarapan.

Bacaan Lainnya

“Menyebabkan lemas, anemia, hingga penurunan IQ. Sebanyak 38 persen anak sekolah mengalami anemia. Program MBG tidak hanya mengenyangkan, tapi juga memberi zat gizi penting seperti zat besi untuk mendukung kecerdasan dan daya tahan anak,” kata Dedek, Rabu (23/7/2025).

Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis disebut nantinya akan diberikan rutin di sekolah-sekolah. Menurut Dedek, layanan ini mencakup pengukuran berat dan tinggi badan, tes penglihatan, pendengaran, hingga deteksi TBC maupun gangguan kesehatan mental.

Dedek berpendapat, generasi emas harus sehat jiwa dan raga dan negara memang wajib menjamin hak anak atas layanan kesehatan, sesuai amanat UUD 1945. Karenanya, CKG jadi bentuk perlindungan negara kepada anak-anak, bahkan sebelum mereka terindikasi sakit.

Pemeriksaan dilakukan gratis sebagai bentuk pencegahan dini. Selain itu, Dedek menjelaskan, ada program revitalisasi sekolah dan pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun dalam APBN 2025 untuk renovasi 11.440 sekolah, khususnya daerah tertinggal, terluar, dan padat penduduk.

“Masih ada sekitar 119 ribu sekolah rusak di Indonesia. Bahkan, ada sekolah yang toiletnya tidak bisa diakses anak-anak. Ini sangat membahayakan, apalagi bagi siswi,” ujar Dedek.

Menurut Dedek, perbaikan sekolah bukan sekadar renovasi bangunan, tapi pemenuhan hak-hak anak atas lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebab, ia menambahkan, bangunan sekolah bukan hanya ruang kelas, dan negara harus hadir penuh untuk anak-anak Indonesia. (WS05)

Temukan kami di Google News.