Soal Arief Poyuono, Hikam Sarankan Gerindra Tak Grusa-grusu

Inisiatifnews.com – Pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam menilai bahwa sikap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono sudah tepat ketika menolak menghadiri sidang Mahkamah Partai karena komentarnya tentang Kadrun dan PKI.

Hal ini berdasarkan keterangan Arief sendiri, statemen itu dilontarkannya bukan dalam kapasitasnya sebagai kader atau pengurus partai yang dinahkodai oleh Prabowo Subianto itu, melainkan sebagai ketua umum federasi serikat pekerja.

“Arief Poyuono menegaskan dirinya bukan dalam kapasitas pengurus maupun anggota partai, tetapi sebagai ketua sebuah serikat pekerja. Dengan demikian pemanggilan oleh MK partai baginya tidak tepat dan bahkan dianggap sebagai langkah yang tidak nalar,” kata Hikam dalam keterangannya, Rabu (24/6/2020).

Atas dasar itu, Hikam pun menyarankan kepada Gerindra sebagai partai politik untuk tidak mengambil langkah yang terlalu cepat menyikapi salah satu kadernya itu.

Ia juga menyarankan agar Gerindra sangat berhati-hati terhadap upaya manuver yang bisa jadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan parpol tersebut.

“Menurut saya, Gerindra tidak usah grusa-grusu dan justru mesti memertimbangkan kemungkinan politisasi masalah oleh oknum-oknum elitenya yang sedang saling bertikai,” tuturnya.

Disampaikan akademisi dari President University itu, bahwa di dalam parpol tentu ada yang namanya faksi-faksi, dan itu lumrah saja. Namun sebagai organisasi, harus mampu mengontrol faksi-faksi tersebut agar tidak justru menjadikan polemik di dalam partai semakin melebar.

“Sudah biasa dalam sebuah parpol terjadi faksionalisme dan pergesekan-pergesekan dalam elite. Namun jika hal tersebit tak terkontrol maka akan menjadi pemicu sebuah konflik yang melebar dan melemahkan partai tersebut,” tandasnya.

Apalagi jika dipandang secara historis, keberadaan partai berlambang kepala burung garuda itu pun merupakan hasil dari perpecahan faksi di partai Golkar.

“Berdirinya Gerindra sendiri antara lain juga merupakan buah dari konflik internal elite partai Golkar,” tegasnya.

Namun demikian, Menteri Riset dan Teknologi era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengingatkan kepada para petinggi, bahwa Partai Gerindra adalah sebuah aset nasional yang memiliki peran dalam membangun demokrasi, khususnya pasca reformasi.

“Gerindra, suka atau tidak, adalah salah satu aset nasional yang berperan serta dalam proses membangun demokrasi di era pasca-reformasi,” tutur Hikam.

Oleh karena itu, ia pun menyebut bahwa konflik dan pergesekan antar elitnya adalah bagian dari dinamika yang harus dihadapinya. Karenanya mesti dikelola dengan rasional, proporsional, dan mengedepankan resolusi damai.

“Jangan malah menjadikan riak-riak kecil menjadi potensi banjir bandang. Atau istilah Jawanya, ‘aja gawe kriwikan dadi grojogan‘. Partai Gerindra dan bangsa Indonesia sendiri yang akhirnya akan rugi. Khususnya proses pendewasaan demokrasi akan terganggu. Dan itulah sebetulnya jebakan para ‘bad men‘ yang mesti diwaspadai,” tutupnya. [NOE]