FKPPI Minta Pansus Jiwasraya-Asabri Gate Segera Dibentuk

Inisiatifnews.com – Ketua Pengurus Daerah (PD) IX Forum Komunikasi Putra- Putri Purnawirawan TNI/PoIri Indonesia (FKPPI) Jakarta, Arif Bawono menilai bahwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) tidak cukup hanya diproses hukum biasa saja.

Ia menilai bahwa untuk kapasitas kasus sebesar kedua perusahaan plat merah itu, Arif menilai bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk mengusut dugaan kejahatan korupsi sudah sangat perlu.

“Kapasitas kasus ini terlalu besar jika hanya dimainkan di sektor hukum saja. Sektor politik juga mesti bertanggung jawab mengawal kepentingan nasabah,” kata Arif dalam keterangannya, Rabu (15/1/2020).

Ia mengatakan bahwa tugas pansus secara garis besar ada dua, yakni kepastian hukum dan jaminan dana nasabah tetap aman.

“Mereka bertugas untuk menjaga dan meyakinkan nasabah bahwa dana mereka dijamin pasti akan kembali serta memastikan proses hukum yang tengah dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum berjalan sesuai aturan dan tidak ada tebang pilih,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka terhadap lima orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Kelima orang tersebut yaitu Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Untuk sementara, kelima tersangka tersebut ditahan untuk 20 hari ke depan. Dan mereka masih dititipkan sementara di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Terkait dengan penetapan tersangka kelima orang tersebut, Arif mengkhawatirkan dugaannya bahwa ada semacam painkiller yang ditujukan agar rakyat tenang dan senang. Tetapi, kasusnya justru hanya basa-basi saja.

Maka dari itu, ia menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mengawal kasus tersebut sembari mendorong agar anggota parlemen segera membentuk Pansus.

“Kita akan terus mengawal penanganan kasus di Kejaksaan Agung sekaligus terus mendorong DPR segera membentuk Pansus Jiwasraya-Asabri Gate. Tak menutup kemungkinan untuk membuka catatan seluruh Asuransi pemerintah,” tegasnya. []