Anies Tak Mau Ditagih Selesaikan Normalisasi Sungai Jakarta

Inisiatifnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan enggan menjelaskan apapun terkait dengan proyek normalisasi sungai di Ibukota Indonesia.

Hal ini lantaran menurut Anies, program normalisasi sungai bukan program Pemprov DKI Jakarta, melainkan program Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

“Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya, program Pak Menteri,” kata Anies usai rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Perlu diketahui, bahwa dalam rapat terbatas yang digelarnya, Presiden Joko Widodo meminta agar Anies melanjutkan program naturalisasi sungai. Namun saat disinggung terkait dengan perintah Presiden itu, ia mengatakan bahwa naturalisasi dan normalisasi sungai merupakan program jangka panjang.

“Itu jangka panjang,” jelasnya.

Sementara untuk saat ini, Anies mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta masih fokus bagaimana mengatasi dampak banjir yang sudah melanda wilayah pemerintahannya itu.

“Jadi jangka pendek sekarang penanganan pada korban. Tadi pagi saya dengan menteri PUPR membahas ini juga,” imbuhnya.

Terkait dengan program jangka panjang yakni normalisasi ataupun naturalisasi, Anies mengatakan bahwa kerjasama semua pihak baik Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat harus disinergikan, termasuk juga dengan pemerintah provinsi yang bersangkutan baik itu Pemprov Jawa Barat maupun Banten.

Karena bagi Anies, untuk penanganan banjir perlu dilakukan dari hulu sampai hilir.

“Jadi memang pada akhirnya kita harus bersama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir. Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir. Padahal isunya adalah memang menarik untuk klik,” paparnya.

Anies mengatakan untuk penanganan banjir di Jakarta, Pemprov DKI sudah menyiapkan pompa mobile untuk mencegah masuknya air laut ke daratan. Selain itu, pada 10-14 Januari, Pemprov DKI mengaktifkan posko di semua kelurahan untuk mengantisipasi dampak air bah itu.

Seluruh posko yang ada, kata Anies juga bukan hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saja, bahkan unsur lain juga dilibatkan, yakni TNI maupun unsur masyarakat.

“Unsur pemerintah unsur TNI dan unsur masyarakat (terlibat). Jadi ketika ada hujan yang mulai menghasilkan genangan kita bisa gerak cepat,” pungkasnya. [REL]