Pengamat Sarankan NU Tak Usah Baper Soal Komposisi Kabinet Jokowi-Maruf

Inisiatifnews – Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai bahwa kelompok Nahdlatul Ulama (NU) tidak perlu bawa perasaan (baper) terlalu berlebihan dengan tidak dapatnya kursi Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi-Maruf.

Ia menilai bahwa beberapa posisi strategis juga sudah diduduki oleh kader dan orang-orang yang memiliki darah juang Nahdlatul Ulama. Ia pun menyebut posisi tertinggi ada di Wakil Presiden, di mana tokoh NU yakni KH Maruf Amin bersanding kursi dengan Presiden.

Bagi Adi, kursi tersebut sangat mahal bagi kalangan NU. Ditambah lagi adalah kursi Menko Polhukam yang saat ini diduduki oleh Prof Mohammad Mahfud MD.

“Menkopulhukam ini kementerian yang mahal, wakil presiden juga posisi yang mahal,” kata Adi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat itu mengingatkan agar kalangan elite NU tidak melihat pada satu segmen saja misal hanya pada kursi Menteri Agama, namun bisa dilihat dari keseluruhan Kabinet yang ada.

“Jadi NU jangan dilihat hanya posisi menteri agama, saya kira harus dilihat secara keseluruhan, sebetulnya begitu banyak menteri memiliki irisan darah dengan NU,” ujarnya.

Selain itu, Adi pun menyatakan bahwa seharusnya NU tidak punya alasan marah dan protes kepada Presiden Jokowi tentang kursi NU di Kabinet Indonesia Maju. Kecuali jika memang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mengakui KH Maruf Amin dan Prof Mahfud adalah kader NU.

“Jadi temen-temen NU tidak punya alasan untuk marah kepada Pak Jokowi, karena ada dua posisi yang sebetulnya diduduki oleh kader kader NU, wapres dan menko pulhukam,” papar Adi.

“Kecuali, NU tidak mengakui ini sebagai kader,” celetuknya.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa PBNU merasa kecewa mengapa kursi Menteri Agama tidak diberikan kepada kader NU, malah diberikan oleh Jenderal TNI. Bahkan mereka mengklaim jika kekecewaan tersebut adalah suara-suara dari para Kiyai NU lainnya.

“Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait menteri agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” ujar Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, KH Robikin Emhas di Jakarta, Rabu (23/10).

Menurut Robikin, para kiai paham Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun, para kiyai tak habis pikir terhadap pilihan yang ada saat ini. []