Sikap Prabowo Berpotensi Rugikan Gerindra di Mata Publik

Inisiatifnews – Analis komunikasi politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai pidato Prabowo Subianto yang menyatakan jika dirinya memang menghormati Mahkamah Konstitusi (MK), namun ada narasi lanjutan yakni kecewa dengan keputusan majelis hakim Mahkamah menunjukkan konsistensi bahwa Prabowo yakin Pemilu 2019 curang.

Namun ada aspek lain yang justru dilihat oleh Dedi, yakni dampak buruk bagi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu.

“Satu sisi menghormati putusan MK, sisi lain tidak mengakui kemenangan Jokowi. Hal ini membuktikan Prabowo konsisten dengan keyakinan bahwa Pemilu curang. Dari sisi politis ini bisa merugikan Gerindra di masa mendatang,” kata Dedi dalam keterangan persnya, Jumat (28/6/2019).

Dedi menambahkan, sikap tidak menerima kemenangan Jokowi ini bisa berimbas ke citra Gerindra di mata publik, menurutnya Gerindra akan dianggap sebagai partai yang tidak dewasa dalam menyikapi proses demokrasi. Dan bisa saja kehilangan simpati publik pada Pemilu berikutnya.

“Keputusan MK seharusnya dijadikan momentum puncak, Prabowo harus lihat jangka panjang, ketika ia merunduk dan mengakui kekalahan, sebenarnya ia sedang memulai kemenangan, ia akan dianggap ksatria, dan publik akan mengingat itu di 2024” tambahnya.

“Sikap tidak terima Prabowo ini membuat momentum puncak ini anti klimaks, sangat disayangkan karena ia gagal menjadi replika tokoh politik ksatria” lanjutnya.

Selain itu, Dedi melihat akan ada perubahan peta koalisi. Menurutnya koalisi oposisi akan berkurang, dan kondisi itu telah ditunjukkan oleh Demokrat dan PAN.

“Peta politik berubah, Demojrat dan PAN berpotensi keluar. Tetapi tidak lantas bergabung petahana, karena koalisi petahana sudah cukup besar, juga sulit menerima anggita baru. Paling mungkin hanya akan menjadi Parpol diluar koalisi, dalam politik disebut kohabitasi, tidak miliki ikatan formal koalisi, tetapi bisa saja mendukung pemerintah” terangnya.

Disinggung soal langkah Prabowo yang akan meneruskan hasil Pemilu ke Mahkamah Internasional (MI), Dedi pesimis hal itu dilakukan, selain sulit mendapat persetujuan semua anggota koalisi, juga karena berpeluang kecil.

“Rasanya sulit terwujud, Prabowo harus berpikir ulang, ini bukan soal dirinya sendiri tetapi ada anggota koalisi yang mungkin sudah lelah dan menerima keputusan MK. Meskipun memang selama ini kita bisa melihat Prabowo dominan sekali one man show-nya,” tutup Dedi.