IPI: Tak Cukup Andalkan Polri dan Kominfo Tangkal Hoaks

Inisiatifnews – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menegaskan bahwa untuk memerangi berita bohong alias hoaks tidak cukup jika hanya mengandalkan kepolisian dan institusi negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saja.

Menurutnya, harus ada peran serta dan aktif dari unsur masyarakat dan seluruh stakeholder bangsa Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Kominfo dan Kepolisian tidak punya kemampuan tangani hoaks sendirian, tidak cukup. Maka perlu ada partisipasi publik dan semua elemen masyarakat,” kata Karyono dalam diskusi bertemakan “Implikasi dan Konsekunsi Bahaya Kampanye Menggunakan Hoax Pada Pemilu 2019” yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI) di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).

Kemudian Karyono juga menganggap haoks bisa diantisipasi dengan berbagai model pendekatan, yaitu bagaimana memberikan sentuhan secara persuasif dan pemahaman dan literasi.

Meskipun pendekatan hukum tetap harus dilakukan, Karyono lebih memilih agar pendekatan tersebut dapat dilakukan di akhir.

“Dalam penanganan hoaks diperlukan pendekatan holistik dan komprehensif. Pendekatan persuasif dan edukatif. Pendekatan hukum harus terakhir,” tuturnya.

Mengapa hoaks harus menjadi tugas seluruh masyarakat Indonesia, pengamat politik senior ini menilai bahwa hoaks atau berita bohong merupakan ancaman bukan hanya bagi bangsa Indonesia saja bahkan seluruh negara di dunia.

Apalagi jika hoaks sudah diproduksi dalam kapasitas industri. Jika sampai ini terjadi, Karyono mengkhawatirkan haoks akan merambah statusnya sebagai kultur dan kehancuran bangsa tinggal menunggu waktu saja.

“Hoaks ini ancaman semua negara bukan hanya Indonesia. Kalau hoaks sudah masuk ke ranah industri terlebih lagi menjadi budaya dan perilaku sosial, maka sudah harus dikatakan darurat hoaks,” tegasnya.

[NOE]

Temukan kami di Google News.