Inisiatifnews – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 penuh Istilah-istilah serem. Ada yang pakai perang total, ada juga yang menganggap ini sebagai perang badar. Perdebatan antara pendukung dan tim sukses pasangan capres-cawapres setiap hari berlangsung. Di media sosial, maupun di dunia nyata, tak habis-habis.
Atas dasar itu, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengaku sangat prihatin melihat perseteruan politik selama proses pilpres 2019. Jimly menilai, persaingan ini cenderung berlebihan. Ia menyayangkan pemakaian istilah perang. Apalagi merasa kelompoknya sebagai pihak yang paling benar, dan kelompok yang berbeda sebagai kafir yang harus diperangi.
“Pilpres adalah urusan sampingan, bukan soal aqidah, jangan ada yang berlebihan, termasuk dengan doa perang badar, seolah kubu lawan ada kafir semua. Ataupun dengan pendekatan perang total, seperti sedang berhadapan dengan musuh,” kata Jimly kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/02/2019).
Diingatkan Jimly, politisasi agama atau menggunakan kata perang di pemilu 2019 ini sangat tidak tepat. Apalagi, dua pasangan calon adalah muslim dan sesama warga negara Indonesia. Akibat istilah yang serem dan menakutkan dan politisasi agama, menurutnya, telah mengakibatkan perselisihan di akar rumput semakin kuat.
Jimly menambahkan, ketegangan Pilpres ini diperparah saat model pendekatan penanganan kasus pelanggaran pemilu 2019 dilakukan dengan tangan besi. Persoalan politik yang cenderung diselesaikan dengan cara hukum di pengadilan malah memperkeras gesekan.
Jimly memberi contoh kasus tiga perempuan yang dituduh melakukan kampanye hitam terhadap Joko Widodo di Karawang. Walaupun yang dilakukan ketiga emak-emak ini salah, Jimly berpendapat, sebaiknya kasus semacam ini tidak sampai ke ranah pengadilan.
“Akan berapa banyak kasus hukum bernuansa politik begini yang mesti diselesaikan di pengadilan? Tidak perlu lah di-blow up jadi berita. Mulai dari yang ambil dan share video kampanye hitam di tingkat RT begini sudah termasuk salah, tetapi bukan berarti harus memprosesnya sebagai masalah hukum pidana. Ini sudah berlebihan,” ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Akibat buruk selanjutnya, kata dia, hukum cenderung akan dipersepsi jadi alat politik. Orang akan merasa hukum semakin tajam ke bawah dan hanya menyasar kelompok tertentu saja.
“Sudahlah jangan semuanya didekati dengan tangan besi, menggunakan baju hukum. Biarlah rakyat belajar cerdas dengan memilih sesuai hati nurani sebentar lagi. Insya Allah, pemungutan suara akan berjalan lancar,” ujar Jimly.
Yang paling penting selanjutnya adalah kedua kubu harus siap untuk saling merangkul. Perseteruan dan perbedaan politik jangan sampai berlarut-larut dengan mempertaruhkan kerukunan dan keharmonisan antara umat Islam dan umat beragama lainnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim mengingatkan, pesta demokrasi bukanlah perang, apalagi perang badar yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni antara Umat Islam melawan kaum kafir Quraisy.
“Penggalan doa itu pernah dibacakan Rasulullah SAW ketika perang badar. Jadi, tentu Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa ini kan pesta politik, pesta demokrasi. Mungkin perang strategi, strategi menarik minat konstituen kan gitu. Kalau Perang Badar kan sudah perseteruan akidah. Jadi ini kita sangat meminta klarifikasi dulu lah dari Neno Warisman, apa maksud dari pembacaan doa itu,” tandasnya.
[FMB]
